Ratusan sopir truk demo Pelindo cabang Pontianak

ratusan sopir truk mengerjakan unjuk rasa mendesak pelindo ii cabang pontianak supaya meminimalkan uang bongkar muat dalam areal pelabuhan yang besarannya mencapai rp1,6 juta.

kami minta pelindo ii cabang pontianak membatalkan rencana menaikkan tarif bongkar muat truk yang besarannya rp1,6 juta, kata bendahara persatuan sopir pelabuhan besar (pspb) iskandar pada pontianak, jumat.

iskandar mengajarkan, rencana kenaikan tarif bongkar muat tersebut amat memberatkan para sopir truk, oleh karenanya hari ini rekan-rekan sopir mogok tak mengerjakan bongkar muat pada areal pelabuhan.

kami menginginkan pihak pelindo ii cabang pontianak membatalkan rencana kenaikan tarif bongkar muat tersebut.

Informasi Lainnya:

dalam melakukan aksinya itu, sempat terjadi insiden kecil antara kaum sopir dan menggarap unjuk rasa, karena sopir yang tergabung dalam pspb telah sepakat melakukan mogok, sementara banyak sopir truk yang lain tetap mengerjakan aktivitasnya.

iskandar menyesalkan, kebijakan pelindo ii cabang pontianak dan tak berpihak terhadap sopir truk juga cenderung berpihak pada sopir kontainer.

dengan kebijakan masih itu pendapatan kami merupakan berkurang, sebab dalam sehari dari empat kali bongkar muat dikurangi merupakan dua, juga dibebankan tarif bongkar muat dan mahal, dibandingkan dengan pemilik kontainer dan cuma dibebankan uang sebesar rp1,1 juta, katanya.

sementara itu, general manager pelindo ii cabang pontianak, sebulon butar butar menungkapkan, setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan sopir truk, ketentuan tarif masih memang belum diberlakukan sebab menanti keputusan daripada pusat.

kami sampai ketika ini belum dapat mengambil langkah, tenntang tuntutan pengurangan besaran tarif yang diajukan oleh para teman-teman sopir truk, karena kewenangannya pada pusat, ujarnya.

ia menjelaskan, terkait permintaan pengurangan besaran tarif dari rp1,6 juta adalah rp1,4 juta baru menanti keputusan daripada pusat. kami harapkan para sopir mampu bersabar sambil menanti keputusan dari pusat, katanya.