badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sederat kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban situs jaminan kesehatan penduduk (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) pada 33 provinsi semua indonesia.
bpk menyimpulkan adanya kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo dalam jakarta, selasa.
hadi mengatakan, kelemahan itu diantara lain belum kehadiran database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data warga miskin tidak dilakukan melalui menarik serta adanya perbedaan data warga miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terkandung risiko penduduk miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa karena tidak tercakup selama program jamkesmas juga jamkesda.
selain itu ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum pas dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas selama 2010 serta 2011, katanya.
Lainnya: Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing - Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing perut
menurut dia, kelemahan tersebut mampu menganggu lokasi web jamkesmas dan jamkesda supaya mengikuti hak warga miskin yang tak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan masyarakat pada pilihan rumah sakit milik pemerintah dan mendapatkan keberadaan ketidakefisienan di keuntungan perbekalan farmasi serta standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan daripada 66 rumah sakit dan diperiksa, hanya Satu rsud yang telah efektif di membangun pelayanan obat pada instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi dan tak optimal merupakan tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan juga pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi lokasi semua tahapan.
selain tersebut, baru banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan dan tak sesuai standar sehingga pelayanan tidak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan masyarakat dan bermutu, aman, efisien juga terjangkau makanya properti sakit publik harus berbenah supaya memperbaiki pelayanan dengan lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tak banyak penduduk yang tidak bisa dilayani dengan baik dengan rumah sakit, terlebih properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data 2012, pemerintah sudah memiliki sebanyak 627 unit properti sakit dalam semua indonesia.