anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menungkapkan sistem politik dinasti harus dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, keberadaan politik dinasti, misalnya seluruh kepala daerah merupakan Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang kebanyakan ditawarkan publik, ujar arwani thomafi selama jakarta, kamis.
arwani mengatakan, tidak bisa dipungkiri manakala darah politik mengalir di sebuah keluarga, namun keuntungan itu tetap usah dibatasi agar memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik itu.
misalnya calon pertahana tak boleh mencalonkan keluarganya di Salah satu jangka waktu setelahnya, kami tak mau hak yg dipunya mayoritas umum tersebut tersandra dengan hak dinasti itu, tutur arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti juga berpotensi mempersempit partisipasi umum melalui membiarkan suatu keluarga menguasai lebih dari Satu bidang, tak hanya politik, tapi mampu merambah ke jenis ekonomi.
untuk tersebut, lanjut arwani, walaupun darah politik tak mampu dihalangi, tapi dengan filter itu, publik baru mempunyai kesempatan membangun demokratisasi pada sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan itu mesti diatur melalui baik, agar tak terjadi penyanderaan hak politik publik, kata arwani.