mahasiswa selama kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah agar menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak yang masih marak terjadi amat merugikan serta mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah mesti menghapuskannya karena bertentangan melalui kualitas keadilan selama negeri ini, tutur ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia mengatakan,sistem buruh kontrak yang telah dinyatakan mahkamah konstritusi tak ada dasar hukumnya tetapi di kenyataannya di negeri ini sistem tersebut baru diberlakukan dan sangat mengeksploitasi buruh makanya pemerintah harus tegas menghentikan serta menghapuskannya.
nasib buruh di negeri ini masih memprihatinkan sebab perusahaan baru memberlakukan sistem buruh kontrak tersebut, makanya pemerintah harus tegas menghapuskannya, katanya.
Informasi Lainnya:
ia membayar kepada pemerintah untuk menyerahkan sanksi pada perusahaan dan memberlakukan sistem outsourcing kepada buruh, atau buruh kontrak yang tak pas melalui amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak di hapus, mahasiswa juga meminta supaya buruh diberi upah pantas apalagi kepada mereka yang berusaha dalam atas masa normal yaitu selama atas 12 jam.
eksploitasi dengan upah rendah dan tak layak juga masih terjadi padahal mereka harus bekerja di atas normal selama 12 produk untuk perusahaan. buruh merasa dieksploitasi. ini harus dihentikan pemerintah, katanya.
menurut dia, pemerintah mesti segera melindungi buruh melalui menyewa perusahaan memberlakukan produk kerja selama delapan produk, juga tidak lagi dalam 12 merek supaya buruh tidak dulu tereksploitasi karena buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini sehingga harus dilindungi.
perusahaan serta mesti menetapkan upah buruh dan pantas pas dengan upah minimun provinsi (ump) dan ditentukan pemerintah sebab masih ada perusahaan selama daerah ini dan tidak memberikan upah buruh pas melalui standar ump, katanya.
ia serta mendesak agar perusahaan supaya menyerahkan jaminan hari tua kepada buruh, jaminan kesehatan dan bersifat wajib juga membentuk peradilan perburuhan terhadap buruh dalam daerah untuk bisa memperoleh perlindungan hukum daripada pemerintah.
moment hari buruh 1 mei serta diketahui hari buruh sedunia mesti menjadi moment agar kian mensejahterakan buruh, dan pemerintah agar selalu menawarkan lapangan kerja kepada penduduk juga memberikan pendidikan serta layanan kesehatan kepada berbagai penduduk di negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, ujarnya.